Banda Aceh, 6 November 2026 – Pemerintah menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh, sekaligus memastikan penanganan terhadap para korban dan proses pengungkapan fakta terus berjalan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di Banda Aceh yang juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh masyarakat Aceh menjaga persatuan dan situasi tetap kondusif. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga serta keterlibatan pihak terkait guna memastikan setiap proses penanganan berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Polisi Ruddi Setiawan, Pangdam Aceh Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, serta Deputi Bidang HAM Kemenko Kumham Imipas Prof. Muhammad Siddiq Armia. Dalam keterangannya, Yusril menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah seorang warga dalam peristiwa tersebut serta mendoakan agar para korban luka segera pulih. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal proses pendalaman dengan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Pemerintah menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga dalam peristiwa 4 November lalu. Kita harus mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Komnas HAM juga akan menjalankan tugas pemantauan dan penyelidikan sesuai kewenangannya,” ujar Yusril. Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan Ketua Komnas HAM telah dilakukan dan koordinasi akan dilanjutkan bersama perwakilan Komnas HAM di Aceh, Polda Aceh, serta Kodam Aceh. Pemerintah saat ini mendorong proses penyelidikan berjalan sesuai mekanisme dan kewenangan masing-masing lembaga.
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan para korban mendapatkan penanganan medis secara optimal. Dari 13 warga yang mengalami luka-luka, empat orang telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan. “Kami terus memantau kondisi para korban dan memastikan mereka memperoleh perawatan medis secara optimal. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk tetap tenang, menahan diri, serta tidak mudah terpancing oleh provokasi maupun informasi yang belum jelas kebenarannya,” ungkap Ruddi. Ia turut mengapresiasi masyarakat yang telah bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Aceh.
Sementara itu, Pangdam Aceh Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendalaman internal terhadap peristiwa yang melibatkan personel gabungan TNI di wilayah Pidie. Dalam kejadian tersebut, selain 13 warga yang mengalami luka-luka, enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka, dengan lima personel masih menjalani perawatan dan satu lainnya telah diperbolehkan pulang. “Kejadian ini tentu tidak kami harapkan. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dan investigasi internal untuk mengetahui secara jelas kronologi serta tindakan yang terjadi di lapangan. Apabila prosesnya telah menghasilkan perkembangan, tentu akan kami sampaikan kepada publik,” jelas Mahesa. Ia menambahkan bahwa konsolidasi personel serta pemeriksaan terhadap senjata yang digunakan juga tengah dilakukan sebagai bagian dari proses pendalaman.
Selain penanganan peristiwa di Pidie, Yusril turut menjelaskan perkembangan pembahasan sejumlah persoalan terkait kekhususan Aceh, termasuk bendera Aceh dan status lahan Blang Padang. Terkait bendera, ia menegaskan bahwa pembahasannya mengacu pada Nota Kesepahaman Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Bendera Aceh merupakan simbol kekhususan dan keistimewaan daerah, bukan simbol kedaulatan yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat terus mengupayakan kesamaan pemahaman melalui dialog dan musyawarah bersama pemerintah daerah, DPR Aceh, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait.
“Bendera Aceh harus dipahami dalam konteks kekhususan dan keistimewaan Aceh. Kita ingin membangun kesepahaman bersama agar tidak terjadi salah tafsir. Pemerintah terus mencari kompromi dan titik temu melalui musyawarah dengan seluruh pihak terkait,” tegas Yusril. Sementara mengenai Blang Padang, pemerintah tengah menindaklanjuti pembahasan terkait status lahan tersebut, termasuk aspek administrasi, pengukuran ulang, dan status wakafnya. Yusril menyampaikan bahwa penyelesaian kedua persoalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah dan terus dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga, dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menutup keterangannya, Yusril memastikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Panglima TNI, dalam menangani perkembangan situasi di Aceh. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketenangan, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan ruang bagi proses penyelesaian yang sedang berjalan. “Pemerintah tidak tinggal diam dan terus bekerja untuk mencari penyelesaian terbaik bagi Aceh. Mari kita jaga ketenangan, saling bermusyawarah, dan menempatkan setiap persoalan sesuai porsinya. Kita optimistis berbagai persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama yang baik,” tutup Yusril.
