Bandung, 27 Agustus 2025 — Tantangan penegakan hukum di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan transformasi digital menjadi sorotan utama dalam Studium Generale yang digelar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam rangka Dies Natalis ke-68, Selasa (27/8).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., menegaskan bahwa AI membawa peluang besar sekaligus ancaman baru bagi sistem hukum. “Artificial Intelligence boleh canggih, tetapi ia lahir dari rangkaian kode buatan manusia. Karena itu, pertanggungjawaban hukum tetap pada manusia, bukan mesin,” ujar Yusril dalam kuliahnya.
Dalam paparannya, Yusril menyoroti dilema antara kebutuhan hukum yang adaptif dan progresif dengan kepastian hukum. Ia menekankan pentingnya regulasi baru, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta etika penggunaan AI. Menurutnya, AI tidak boleh menggantikan fungsi penilaian hukum yang menjadi domain manusia. “Hukum bukan sekadar logika formal. Ada nurani, ada sense of justice, yang tidak bisa digantikan oleh algoritma,” imbuhnya.
Acara ini dihadiri berbagai tokoh dari unsur penegak hukum, akademisi, dan praktisi, antara lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, Kapolda Jawa Barat, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya, Rektor Unpad Prof. dr. Arief S. Kartasasmita, Dekan Fakultas Hukum Dr. Sigid Suseno, serta sejumlah guru besar dan praktisi hukum seperti Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, Ketua DPC Peradi Bandung, dan Ketua IKANO Unpad Dr. Ranti Fauza Mayana.
Kehadiran tokoh-tokoh ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi dalam menghadapi disrupsi teknologi hukum. Yusril menutup kuliahnya dengan pesan kepada mahasiswa hukum agar membekali diri dengan pengetahuan multidisipliner. “Bangsa ini akan selalu membutuhkan kebijaksanaan manusia. AI tidak akan pernah menggantikan kearifan dan integritas seorang penegak hukum sejati,” tegasnya.
