Jakarta, 11 November 2026 – Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban badan publik, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melalui kehadirannya secara langsung dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11).
Dalam kegiatan tersebut, Menko Yusril didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Mamur Saputra. Kehadiran langsung Menko menjadi bentuk dukungan pimpinan terhadap penguatan keterbukaan informasi sekaligus memastikan transparansi menjadi bagian dari tata kelola organisasi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.
Di hadapan panelis KIP, Menko Yusril memaparkan berbagai strategi, kebijakan, dan implementasi keterbukaan informasi publik, termasuk penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta transparansi pengelolaan anggaran. Pemaparan tersebut memperlihatkan upaya Kemenko Kumham Imipas dalam membangun sistem pelayanan informasi yang terbuka, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kehadiran dan pemaparan Menko Yusril mendapat apresiasi langsung dari Ketua KIP, Handoko Agung Saputro. Ia mengapresiasi komitmen Kemenko Kumham Imipas dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Handoko juga berharap Kemenko dapat mengambil peran lebih luas dengan menjadi contoh sekaligus mendorong kementerian lain untuk semakin terbuka dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.
Apresiasi juga disampaikan Ketua Bidang Strategi dan Riset KIP, Joemarthine Chandra, yang secara khusus menyoroti pemaparan mengenai keterbukaan informasi anggaran melalui PPID Kemenko Kumham Imipas. Menurutnya, transparansi anggaran merupakan aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas badan publik, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran pemerintah dikelola.
“Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami terus mendorong penguatan pengelolaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan, program, serta penggunaan anggaran pemerintah secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Menko Yusril.
Uji publik dalam rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 menjadi ruang evaluasi bagi badan publik untuk menunjukkan komitmen, kebijakan, serta pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Tahapan ini juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat agar keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi publik.
Bagi Kemenko Kumham Imipas, penguatan PPID tidak hanya diarahkan pada penyediaan informasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan kepastian masyarakat dalam memperoleh informasi. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi salah satu bagian penting dari upaya tersebut, sehingga masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Apresiasi dari KIP menjadi dorongan bagi Kemenko Kumham Imipas untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Melalui dukungan pimpinan dan sinergi seluruh unit kerja, Kemenko berupaya menjadikan transparansi sebagai budaya organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
