Jakarta, 10 November 2025 — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Uji Substansi serta Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Tahun 2025 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada 10–12 November 2025.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Prof. Dr. Fitra Arsil, yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Dalam sambutannya, Prof. Fitra menekankan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan antar-kementerian/lembaga dalam upaya memperkuat tata kelola keimigrasian yang transparan, adil, dan mendukung supremasi hukum nasional.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan keimigrasian secara terkoordinasi, terutama terkait isu pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta pengawasan perlintasan batas negara dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” ujar Prof. Fitra Arsil.
Lebih lanjut, Prof. Fitra juga menyoroti pentingnya modernisasi dan digitalisasi layanan di PLBN melalui konsep “pintu pintar”. Menurutnya, PLBN bukan sekadar gerbang keluar-masuk orang, tetapi wajah pertama negara dalam menunjukkan kualitas pelayanan publik dan ketegasan dalam menjaga kedaulatan.
“Pintu pintar bukan hanya teknologi, tetapi simbol dari sistem yang cepat bagi pelaku perjalanan sah dan otomatis tertutup bagi potensi ancaman. Ia harus menjadi perpaduan antara layanan yang manusiawi, alur yang efisien, dan koordinasi cepat antar-instansi, terutama ketika ada indikasi TPPO,” jelasnya.
Prof. Fitra menambahkan bahwa konsep ini akan memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di garis perbatasan.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini diharapkan dapat memperkuat RPJMN 2025–2029, khususnya pada Asta Cita ke-7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan tindak pidana korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Ketua Panitia kegiatan, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian, Achmad Brahmantyo Machmud, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengukuhkan hasil rekomendasi kebijakan yang telah disusun dan dirumuskan oleh jajaran Deputi bersama kementerian/lembaga terkait.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan yang kita hasilkan benar-benar berakar pada kebutuhan riil di lapangan, serta dapat diimplementasikan secara efektif oleh instansi terkait,” ujar Asdep Brahmantyo.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan komitmen lintas sektor dalam memperkuat tata kelola keimigrasian nasional.
“Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa koordinasi antar-kementerian dan lembaga berjalan selaras untuk mendukung tata kelola keimigrasian yang lebih responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang humanis,” tambahnya.
Dalam rapat ini melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Polkam, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemensetneg, Kemendagri/BNPP, Kemlu, Kemhan, Kemenkum, KemenHAM, Kemenimipas, Kemenkeu, Kemenkes, Kemensos, Kemnaker, KP2MI, Kemenhub, Kemenkomdigi, Bappenas, KemenPPPA, TNI, POLRI, Kantor Staf Presiden, BIN, BPS, BNN, BNPT, dan Barantin.
Rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui paparan narasumber dan diskusi substansi untuk menyempurnakan rancangan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pimpinan Kemenko Kumham Imipas. Mengambil tema TPPO dan PLBN, kegiatan ini nantinya akan terbagi dalam dua ruang diskusi.
Pada tema TPPO akan menghadirkan narasumber di antaranya Brigjen Adhi Satya Perkasa (Kemenko Bidang Politik dan Keamanan), dr. Nia Reviani (Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Direktur Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, serta pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Yunani Abiyoso, S.H., M.H., dan Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., M.H.
Sementara tema PLBN akan menghadirkan Laksma TNI Rudi Haryanto (Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Kemenko Polhukam), Raimundus Nggajo, S.T., M.Si. (Asisten Deputi Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Tertinggal, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ditjen Imigrasi, serta pakar hukum tata negara Dr. Quratta Ayuni, S.H., MDR., dan Satrio Alif Febriyanto, S.H.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Kumham Imipas berupaya memperkuat sinergitas antar-kementerian/lembaga dalam penanganan isu keimigrasian dan perbatasan negara.
“Kami berharap rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam aspek perlindungan dan keamanan di perbatasan negara,” tutup Prof. Fitra.
Turut hadir dalam pembukaan, Staf Khusus Bidang Administrasi Kemenko Kumham Imipas Herdito Sandi Pratama, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DK Jakarta, NTT, Kalimantan Barat, dan Papua.
