Jakarta, 28 Agustus 2025 – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Sesmenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, menghadiri Rapat Evaluasi Paruh Waktu Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (28/8).
Sesmenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini menjadi ruang penting untuk mengidentifikasi persoalan nyata dalam pelaksanaan program prioritas serta memperkuat sinergi antarinstansi.
Ia menilai bahwa rapat ini tidak hanya fokus pada capaian semata, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami kendala lapangan secara menyeluruh dan membangun solusi bersama.
Kehadiran Kemenko Kumham Imipas dalam forum ini memiliki arti strategis, mengingat kementerian tersebut berperan mengoordinasikan isu-isu di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan yang termasuk dalam fokus prioritas pemerintah.
Rapat yang dipimpin oleh Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, ini merupakan tindak lanjut dari rapat serupa yang digelar pada Januari lalu. Agenda ini menjadi bagian penting dari sistem pengendalian program prioritas nasional yang dilaksanakan KSP sejak 2020.
Dalam sambutannya, Hilman Hadi menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi program harus dilakukan secara tajam dan terukur. Ia menekankan bahwa seluruh kementerian dan lembaga perlu menyampaikan secara rinci capaian yang belum tercapai maupun kendala yang dihadapi dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
“Harus tajam, dan dalam waktu satu bulan ke depan, capaian yang belum tercapai atau mengalami kendala harus disampaikan secara detail. Ini menjadi masukan penting bagi pengambilan kebijakan lebih lanjut,” tegas Hilman.
Rapat ini juga meninjau perkembangan dari 17 program prioritas nasional yang menjadi fokus Kedeputian I KSP, yakni Bidang Pertahanan dan Keamanan, Ideologi dan Politik, serta Hukum, HAM, Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi.
“Keberhasilan rencana aksi adalah keberhasilan bersama. Yang terpenting adalah outcome dan dampak nyata dari program tersebut,” ujarnya.
Selain memantau program prioritas, KSP juga mengawal isu-isu strategis jangka panjang yang berpotensi berdampak besar terhadap masyarakat dan tata kelola pemerintahan. KSP berharap mekanisme evaluasi ini dapat terus mendorong tercapainya pembangunan nasional yang lebih terarah.
Dalam sesi kedua, peserta melakukan pendalaman per bidang dan mengevaluasi perkembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) B-06. Evaluasi tersebut mencakup analisis rencana aksi yang belum mencapai target serta langkah-langkah percepatan yang diperlukan.
Di akhir rapat, Hilman menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir atas komitmen dan kontribusi mereka dalam menyukseskan pelaksanaan program strategis pemerintah. Ia berharap bahwa capaian satu tahun ke depan akan menunjukkan hasil yang lebih positif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
