Banda Aceh, 31 Mei 2026 – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan, melakukan audiensi dengan Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar di Pendopo Nanggroe, Banda Aceh, Minggu (31/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi agenda pembuka dalam kunjungan kerja hari kedua Wamenko Kumham Imipas di Provinsi Aceh. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan sejarah, pembangunan, serta penguatan hukum di Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe Aceh menyambut baik kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan Wamenko Kumham Imipas beserta rombongan. Ia memaparkan sejarah panjang Aceh, asal-usul lembaga Wali Nanggroe, serta peran strategis Aceh dalam perjalanan bangsa Indonesia. Selain itu, Wali Nanggroe juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Aceh yang perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami menyambut baik kunjungan Bapak Wamenko Kumham Imipas ke Aceh. Pertemuan seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan Aceh dalam mendorong pembangunan, menjaga komunikasi, serta mengoptimalkan potensi daerah yang kami miliki," ujar Teungku Malik Mahmud Al-Haythar. Sementara itu, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan serta kesempatan untuk berdialog langsung dengan salah satu tokoh penting dalam sejarah Aceh. "Saya sangat senang dapat berkunjung ke Aceh dan mendengar langsung berbagai cerita sejarah dari pelaku sejarah Aceh. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk memahami perjalanan daerah yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia," ujar Otto. Dalam dialog tersebut, Otto juga menyinggung pentingnya penanganan berbagai tantangan pembangunan di daerah, termasuk persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, diperlukan upaya mitigasi, evaluasi, dan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif. Lebih lanjut, Otto menekankan bahwa Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional. "Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, termasuk yang dimiliki Aceh. Karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan aspek hukum agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan," katanya. Pertemuan tersebut turut membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah, penguatan hukum dan HAM, optimalisasi potensi sumber daya alam, serta upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh.
