Jakarta, 14 Mei 2025 — Pemerintah menggelar Rapat Operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Nunukan di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP). Rapat ini membahas langkah-langkah percepatan agar PLBN Sebatik bisa segera difungsikan untuk perlintasan orang antarnegara. Saat ini, PLBN tersebut belum bisa beroperasi penuh karena belum diakui sebagai titik keluar masuk oleh Malaysia dan masih adanya sengketa batas wilayah. Rapat ini juga menyepakati bahwa selama masa transisi, PLBN bisa difungsikan untuk kegiatan dalam negeri agar tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
Rapat dibuka oleh Plt. Deputi I KSP, Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, yang dilanjutkan dengan pemaparan dari Sekretaris Utama BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, terkait status dan kendala operasional PLBN Sebatik.
“Operasional PLBN sangat penting tidak hanya untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk memperkuat sistem pertahanan non-militer di wilayah terluar Indonesia,” ungkap Makhruzi dalam pemaparannya.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Strategi Pelayanan Keimigrasian, Pramella Yunidar Pasaribu, menyampaikan kesiapan jajaran Imigrasi dalam mendukung fungsi pelayanan lintas batas. “Kami sudah menyiagakan petugas di wilayah tersebut, sehingga tidak akan ada kendala jika nanti PLBN Sebatik difungsikan penuh. Kami juga mendorong segera dikeluarkannya Perpres yang meratifikasi BCA (Border Control Arrangement) agar ada dasar operasional yang jelas,” ujarnya.
Sejumlah masukan teknis juga disampaikan oleh Kementerian dan Lembaga yang hadir. Direktorat Jenderal Bea Cukai menyarankan pemisahan arus barang domestik dan internasional serta mengusulkan penempatan anjing pelacak untuk pengawasan barang. Direktorat Jenderal Cipta Karya menyampaikan bahwa serah terima aset PLBN akan dilakukan pada Juni 2025 dan menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk pengembangan kawasan sekitar PLBN.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Karantina Nasional, Shahandra Hanitiyo, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung operasional PLBN dengan menerapkan sistem One Borneo Quarantine System bersama Malaysia dan memisahkan pelabuhan domestik serta internasional. Di sisi hukum, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Andreano Erwin menggarisbawahi urgensi ratifikasi BCA untuk memudahkan revisi perjanjian perbatasan. “Pemerintah Sabah sudah menyambut baik, kini tinggal langkah konkret dari Indonesia,” tegasnya.
Rapat juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Yakub; Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi; perwakilan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya KemenPUPR; serta sejumlah pejabat strategis dari instansi terkait. Di akhir pertemuan, Plt. Deputi I KSP menegaskan pentingnya tindak lanjut cepat terhadap permasalahan teknis dan koordinasi antar-Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk percepatan operasional PLBN Sebatik.
Secara keseluruhan, rapat menyimpulkan perlunya sinergi diplomatik, regulatif, dan teknis untuk mengoptimalkan PLBN Sebatik sebagai gerbang perbatasan yang tidak hanya strategis secara geopolitik, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pengawasan wilayah terluar Indonesia.
