Jakarta, 14 November 2026 – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan menyoroti pentingnya peran dan tanggung jawab advokat dalam mekanisme plea bargain atau pengakuan bersalah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hal tersebut disampaikan Wamenko Otto saat membuka sekaligus memberikan keynote speech dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) IKADIN ke-41 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Sabtu (14/11).
Dalam kesempatan tersebut, Otto memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh anggota IKADIN agar terus meningkatkan profesionalisme serta kontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Ia berharap Rakernas tahun ini menghasilkan keputusan dan program kerja yang membawa kemajuan bagi organisasi.
Menurut Otto, kemajuan organisasi advokat harus diiringi dengan peningkatan kapasitas anggotanya dalam menghadapi berbagai perubahan hukum, khususnya setelah hadirnya KUHAP baru yang memuat sejumlah ketentuan dan mekanisme baru.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penerapan plea bargain. Otto mengingatkan bahwa mekanisme tersebut harus disikapi secara hati-hati karena memiliki konsekuensi hukum bagi tersangka atau terdakwa.
Ia mengibaratkan plea bargain seperti pisau yang dapat memberikan manfaat maupun menimbulkan bahaya, bergantung pada siapa dan bagaimana alat tersebut digunakan.
“Plea bargain itu seperti pisau. Bagi orang yang salah bisa dipakai dengan cara yang salah, dan sebaliknya bagi orang yang baik bisa dipakai untuk cara yang baik,” ujar Otto.
Ia menegaskan, advokat memiliki posisi strategis dalam memberikan pertimbangan kepada klien untuk menerima atau menolak mekanisme plea bargain. Sebelum memberikan saran, advokat harus memperhitungkan seluruh kemungkinan hukum, termasuk peluang klien memperoleh putusan bebas apabila perkara dilanjutkan melalui proses persidangan.
Karena itu, advokat dituntut cermat dan profesional dalam memberikan nasihat hukum agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan hak dan kepentingan klien.
Otto juga menyampaikan harapan pemerintah agar organisasi advokat terus memperjuangkan hukum dan keadilan serta membangun kerja sama dengan pemerintah dalam membuka access to justice, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan miskin.
“Saya juga mendorong IKADIN untuk terus memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum melalui Pusat Bantuan Hukum IKADIN agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pendampingan dan pembelaan hukum,” ujar Otto.
Sementara itu, Ketua Umum DPP IKADIN Adardam Achyar menjelaskan bahwa Rakernas merupakan agenda rutin organisasi yang menjadi forum evaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus pembahasan rencana program berikutnya.
Seminar nasional turut menghadirkan narasumber dari unsur dan lembaga peradilan, yakni Prof. Dr. Syahlan, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana Pangaribuan, Wakil Ketua Umum PERADI.
Melalui kegiatan ini, IKADIN diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan profesionalisme advokat dalam menghadapi pembaruan hukum acara pidana, sekaligus memastikan peran advokat tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.
