Jakarta, 18 November 2026 – Upaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran menjadi perhatian Kemenko Kumham Imipas. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi dan penyelesaian kendala administrasi pewarganegaraan anak perkawinan campuran berdasarkan PP No. 21/2022 serta pemberian SKSK. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (18/11).
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Agung Sampurno, serta dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum, Sri Yuliani. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, serta Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) yang turut memberikan pandangan dan masukan terkait kendala administrasi pewarganegaraan anak perkawinan campuran.
Dalam rapat tersebut, Kepala Subdirektorat Kewarganegaraan Direktorat Tata Negara menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan Pasal 3A PP No. 21/2022. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya UU No. 12/2006 dan belum mendaftar atau belum menyatakan pilihan kewarganegaraan Indonesia sesuai batas waktu yang ditentukan.
Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat sebanyak 691 permohonan melalui mekanisme tersebut. Dari jumlah itu, 548 permohonan telah selesai diproses, sementara 143 permohonan lainnya masih dalam proses penyelesaian. Pelaksanaan layanan melalui Pasal 3A PP No. 21/2022 merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian status kewarganegaraan bagi anak-anak yang belum mendaftar maupun belum menentukan pilihan kewarganegaraannya. Melalui mekanisme ini, pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan prosedur agar proses permohonan dapat berjalan lebih efektif.
Dalam kesempatan yang sama, PerCa Indonesia menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi pemohon, mulai dari lamanya proses penyelesaian permohonan, keterbatasan informasi mengenai perkembangan status permohonan, hingga kendala bagi pemohon yang tinggal di luar negeri dan harus kembali ke Indonesia untuk melaksanakan pengambilan sumpah.

Selain itu, pemohon juga menghadapi persoalan administrasi setelah memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, seperti pengurusan paspor Indonesia, penyesuaian izin tinggal di negara tempat berdomisili, serta pemenuhan dokumen kependudukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian proses pewarganegaraan perlu diikuti dengan kejelasan prosedur administrasi lintas instansi.
Ketua Umum PerCa Indonesia, Rulita Anggraini, menyampaikan bahwa, “Persoalan pewarganegaraan anak perkawinan campuran tidak hanya berhenti pada terbitnya Keputusan Presiden atau pengambilan sumpah, tetapi juga menyangkut pemenuhan dokumen administrasi setelahnya. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas instansi, keseragaman prosedur, serta kepastian informasi agar masyarakat memperoleh pelayanan yang transparan dan tidak menghadapi kendala administrasi berulang.”
Menanggapi berbagai kendala tersebut, Agung Sampurno menyampaikan, “Kami ingin memastikan bahwa proses administrasi kewarganegaraan anak perkawinan campuran tidak berhenti pada penetapan status kewarganegaraan saja, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan administrasi setelahnya. Karena itu, diperlukan keterpaduan proses dan kejelasan mekanisme pelayanan agar masyarakat tidak menghadapi kendala berulang.”
Rapat juga membahas peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan konsuler bagi pemohon. Diperlukan penguatan alur penyampaian informasi serta koordinasi antara instansi terkait agar perkembangan proses pewarganegaraan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara lebih efektif.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Kumham Imipas mendorong penguatan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait. Penyelarasan prosedur, integrasi informasi, dan kejelasan mekanisme pelayanan diharapkan dapat menjadi tindak lanjut dalam mengatasi kendala administrasi pewarganegaraan anak perkawinan campuran serta memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.
