Tangerang, 27 April 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menghadiri Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 yang diselenggarakan di Muladi Dome, Gedung Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemasyarakatan untuk menghadirkan pelayanan prima melalui kerja nyata.
Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan tahun ini mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata Pelayanan Prima” yang menegaskan arah transformasi sistem pemasyarakatan menuju layanan yang lebih profesional, berintegritas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana, Kepala BNPT Eddy Hartono, Anggota Komisi XIII DPR RI, serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi menyampaikan bahwa berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk memperkuat kinerja institusi. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terlaksana 15 program aksi sebagai bagian dari upaya reformasi pemasyarakatan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan integritas, sehingga seluruh program yang telah dirancang dapat berjalan secara nyata dan memberikan manfaat luas,” ujar Mashudi.
Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap capaian instansi sebagai landasan penguatan peran pemasyarakatan dalam pembangunan nasional. Ia mengajak seluruh jajaran untuk meninjau kembali target yang telah maupun belum tercapai.
Agus Andrianto juga menyoroti program ketahanan pangan sebagai salah satu langkah konkret yang melibatkan warga binaan sebagai aktor utama. Menurutnya, warga binaan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam agenda prioritas pemerintah.
“Kita ingin menjadikan warga binaan pemasyarakatan sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa, bukan sekadar objek pembinaan yang pasif. Di balik tembok pemasyarakatan terdapat potensi luar biasa yang harus dioptimalkan,” jelas Agus Andrianto.
Lebih lanjut, Agus Andrianto menyampaikan bahwa transformasi pemasyarakatan juga mencakup perubahan model operasional lembaga pemasyarakatan menjadi unit yang produktif dan mandiri. Melalui pelatihan keterampilan serta pemanfaatan lahan yang tersedia, lapas dan rutan diharapkan mampu berperan sebagai sentra ekonomi yang memberikan nilai tambah.
Optimalisasi fungsi tersebut menjadi bagian dari wajah baru sistem pemasyarakatan di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan. Fokus utama diarahkan pada pembekalan keterampilan bagi warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dan berkontribusi secara positif.
Rangkaian kegiatan dalam acara ini juga meliputi penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Menteri Koperasi, Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS, serta Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, turut dilaksanakan penyerahan bantuan, pemberian penghargaan kepada UPT dan pegawai terbaik, pengukuhan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (PPI), serta pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur.
Kehadiran Menko Yusril dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan kuat Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas dalam memperkuat kebijakan pemasyarakatan yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
