Jakarta, 7 April 2026 – Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I dan Rencana Kerja Bulan April 2026 pada Selasa (07/04) sebagai langkah strategis dalam memantau efektivitas program kerja yang telah berjalan sepanjang awal tahun. Pertemuan ini dibuka oleh Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum, Ramelan Suprihadi, yang dalam sambutannya menekankan urgensi akuntabilitas serta sinkronisasi target di setiap unit kerja.
"Evaluasi ini menjadi instrumen krusial bagi kita untuk memastikan seluruh agenda prioritas tetap berada pada jalur yang tepat, sehingga target-target strategis di tahun anggaran ini dapat tercapai secara akuntabel dan tepat waktu," ujar Ramelan dalam arahannya.
Agenda dilanjutkan dengan sesi pemaparan capaian kinerja Triwulan I secara bergantian oleh tiap Asisten Deputi atau yang mewakili. Dimulai dari Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif (Asdep MHKR) yang menjelaskan progres kebijakan hukum, diikuti oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum (Asdep TKAH) terkait sinergi penegakan di lapangan, serta Perwakilan dari Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual (Asdep P3KI) mengenai realisasi program perlindungan hak dasar. Tak ketinggalan, Perwakilan dari Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi (Asdep PUUL) menjabarkan status harmonisasi regulasi, yang kemudian dilengkapi dengan laporan dukungan administratif dari Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum (Asdep BIKH). Secara keseluruhan, paparan tersebut menunjukkan bahwa Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum telah berhasil memenuhi target capaian kinerja triwulanan dengan realisasi kegiatan yang cukup signifikan di berbagai sektor koordinasi hukum.
Rapat ini diakhiri dengan masukan dan arahan langsung dari Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli. Beliau memberikan apresiasi terhadap kerja keras seluruh jajaran, namun tetap memberikan catatan kritis agar hasil evaluasi ini dijadikan pijakan untuk meningkatkan kualitas substansi di periode berikutnya. Dalam pesan penutupnya, Nofli menegaskan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri dengan angka-angka capaian administratif semata.
"Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum untuk mempertajam substansi kerja kita. Saya minta seluruh jajaran untuk lebih proaktif dalam mengawal isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat dan memastikan rencana kerja bulan April dijalankan dengan presisi tinggi serta solidaritas yang kuat antar unit kerja," tegas Nofli.
