Jakarta, 25 Februari 2025 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia guna memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, yang didampingi oleh Inspektur Kemenko Kumham Imipas, Heni Yuwono, Kabiro Umum dan Keuangan, Dannie Firmansyah, serta Kabiro SDM, Organisasi, dan Hukum, Achmad Fahrurazi bertemu langsung dengan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, bersama sejumlah pejabat KPK di Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari KPK serta menekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi antara kedua lembaga.
"Kemenko Kumham Imipas memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, kami perlu berkoordinasi dengan KPK dalam berbagai aspek, termasuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi serta meningkatkan integritas di lingkungan kerja kami,” ujar Andika.
Selain itu, Andika juga meminta dukungan dari KPK dalam memberikan penguatan berupa penyuluhan antikorupsi bagi SDM di Kemenko Kumham Imipas. Program ini diharapkan dapat semakin memperkuat budaya antikorupsi serta meningkatkan pemahaman pegawai terkait risiko dan pencegahan tindak korupsi.
Sementara itu, Sekjen KPK Cahya H. Harefa menyambut baik kunjungan ini dan mengapresiasi langkah proaktif Kemenko Kumham Imipas dalam membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel.
“Kami siap mendukung program penyuluhan dan penguatan antikorupsi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Langkah ini sejalan dengan visi KPK dalam menciptakan birokrasi yang transparan dan bebas dari korupsi,” kata Cahya.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Kemenko Kumham Imipas Heni Yuwono menegaskan bahwa koordinasi dengan KPK sangat dibutuhkan, terutama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan kerja sama yang erat, diharapkan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dapat semakin optimal.
Kunjungan ini menjadi langkah strategis bagi Kemenko Kumham Imipas untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi serta memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik yang diberikan tetap berada dalam jalur yang bersih, transparan, dan akuntabel.
