Jakarta, 8 Desember 2025 — Seminar Policy Brief dan Pameran Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV Lembaga Administrasi Negara (LAN) berlangsung dinamis dengan hadirnya para pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga. Acara ini dibuka dengan sambutan inspiratif dari Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara, Tri Widodo, yang menekankan urgensi inovasi kepemimpinan dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern.
Dalam sambutannya, Tri Widodo menyampaikan bahwa PKN Tingkat I bukan sekadar forum pelatihan, tetapi wadah strategis untuk melahirkan policy leadership yang mampu menggerakkan perubahan nyata. “Aparatur hari ini harus adaptif, mampu melakukan terobosan, dan memiliki keberanian mengambil keputusan berbasis data dan analisis kebijakan. Policy brief yang dipresentasikan peserta menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing birokrasi kita,” ujarnya.
Setelah pembukaan, perwakilan peserta PKN Tingkat I Angkatan LXV memaparkan gagasan strategis yang berorientasi pada solusi konkret terhadap isu-isu aktual pemerintahan. Mulai dari transformasi digital layanan publik, peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor, hingga penguatan integritas lembaga, berbagai gagasan inovatif tersebut dipresentasikan secara komprehensif dan mendapat perhatian besar dari para undangan.
Sorotan utama acara hadir saat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan dan insight atas paparan para peserta. Menko Yusril mengapresiasi pendekatan analitis yang disusun dalam setiap policy brief dan menekankan pentingnya implementasi berkelanjutan.
“Policy brief bukan hanya dokumen akademik, tetapi peta jalan yang harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Kita membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memahami masalah, tetapi mampu memastikan rekomendasi kebijakan berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” jelas Yusril.
Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan proyek perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Yusril menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas siap mendukung berbagai inisiatif inovatif yang relevan dengan agenda nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pameran Proyek Perubahan peserta PKN Angkatan LXV, yang menampilkan prototipe, sistem, dan rancangan kebijakan yang telah diuji penerapannya. Para peserta berkesempatan berdiskusi langsung dengan pejabat kementerian/lembaga, praktisi kebijakan, serta tenaga ahli, memperkaya perspektif dan memperkuat peluang implementasi proyek ke depan.
Dengan terselenggaranya acara ini, LAN menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan pemimpin strategis yang mampu mendorong inovasi kebijakan dalam birokrasi Indonesia. Seminar Policy Brief dan Pameran Proyek Perubahan diharapkan menjadi katalis untuk percepatan reformasi birokrasi dan memperkuat kualitas pelayanan publik di era transformasi digital.
